Borneo on mine fire….


sumber gambar: kaltim post


sumber gambar: depdagri


sumber gambar: harian kompas

Seperti telah diulas di berbagai media, kondisi Taman Hutan Raya Bukit Soeharto yang terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur saat ini semakin memilukan.

Pihak kampus Universitas Mulawarman yang diberi hak untuk mengelola hutan ini pun tak bisa berbuat banyak karena kewenangannya hanya untuk memakai hutan ini guna kepentingan pendidikan dan penelitian.
Selain sudah pernah mengalami kebakaran yang cukup hebat, para penambang dari berbagai kalangan pun dengan asiknya dapat terus membabat hutan ini demi memperoleh cadangan batubara yang melimpah di bawah lapisan hutan yang semestinya telah menjadi area konservasi Hutan Taman Raya.

Pemerintah juga berkelit memberikan ijin pertambangan demi untuk pendapatan daerahnya. Padahal, dari batu bara, Samarinda cuma mendapat pendapatan asli daerah Rp 399 juta atau 4 persen dari total PAD tahunan yang Rp 112 miliar.

Data yang dihimpun harian Kompas dari Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kalsel menyebutkan, kegiatan reklamasi tambang di Kalsel hingga Oktober 2009 mencapai 3.132 hektar (ha) dari 20.000 ha areal bukaan tambang. Reklamasi itu dilakukan 16 perusahaan pemegang PKP2B. Artinya, masih ada 16.868 ha yang belum direklamasi.

Menanggapi masalah ini Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menegaskan, dalam waktu satu hingga dua minggu ke depan, paling lambat satu bulan, ia akan mendatangi penambang yang tidak melakukan reklamasi lahan bekas tambang mereka. Jika wilayah hutan ini mereka rusak, maka mereka akan berhadapan dengan hukum,” kata Zulkifli.

Sementara itu Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak mengaku malu terhadap keberadaan 1.180 kuasa pertambangan batu bara dari pemerintah kabupaten/kota dan 32 izin usaha pertambangan batu bara dari pemerintah pusat. Awang berjanji memberikan peringatan kepada bupati dan wali kota yang banyak menerbitkan kuasa pertambangan (KP) batu bara.

Ketua Umum Forum Reklamasi Hutan pada Lahan Bekas Tambang Jeffrey Mulyono menyatakan, reklamasi lahan bekas tambang seharusnya tidak dinilai sebagai beban bagi pengusaha pertambangan, melainkan sebagai investasi. Jika lahan bekas tambang itu dijadikan hutan tanaman industri, hasil hutan justru memiliki nilai ekonomis tinggi.

Lain halnya dengan Gubernur Kaltim, Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Ariffin menyatakan pemerintah provinsi tidak memiliki wewenang untuk menertibkan penambang perusak lingkungan. Hal yang dapat dilakukannya adalah sebatas koordinasi dengan pemerintah kabupaten.

Referensi lainnya:
kompas 25 Januari 2010

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: